Breaking News

Mendirikan Perusahaan

Langkah awal pendirian perusahaan

Langkah terbaik dalam memulai bisnis anda adalah mendirikan badan usaha yang dikukuhkan diatas Akta Otentik Notaris. Badan usaha yang akan didirikan dapat berbentuk CV (Comanditaire Venootschap) atau PT(Perseroan Terbatas). Untuk memulai mendirikan  badan usaha, para pendiri harus bisa menentukan badan usaha apa yang paling tepat untuk menjalankan bisnisnya, apakah cukup dengan bentuk CV atau harus berbadan hukum PT. 

Maksud dan Tujuan Perseroan

Disesuaikan dengan tujuan para pendiri perusahaan, bisnis apakah yang akan dijalankan dengan badan usaha ini. Jika bisnis yang dijalankan seperti home industri, perbengkelan, perdagangan umum, jasa, atau pemasokan barang dan lain-lain, dengan tidak mengikuti lelang atau tender pemerintah dan swasta ataupun mengikuti tender-tender pemerintahan dan swasta, sudah cukup dengan mendirikan badan usaha CV. Badan usaha CV dapat mengikuti tender dengan skala kecil, yaitu nilai pekerjaan yang dapat diambil maksimum Rp. 1 Milyar. Namun, jika dikemudian hari atau dalam waktu dekat perusahaan mampu mengikuti lelang atau tender-tender pemerintahan maupun swasta dalam nilai pekerjaan diatas Rp. 1  Milyar, sebaiknya dari awal sudah mendirikan badan usaha bentuk PT (Perseroan Terbatas). Bidang usaha yang akan dijalankan akan dicantumkan didalam Akta pada maksud dan tujuan perseroan. Bidang usaha ini juga diregistrasikan ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang tercantum didalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan pemilihan maksimal 3 bidang.

Bidang usaha yang dapat diperluas didalam Akta terbagi menjadi 2 bidang, yaitu :

==> Bidang Usaha Umum
==> Bidang Usaha Khusus

Bidang Usaha Umum, yaitu bidang usaha perusahaan yang kegiatannya menjalankan perdagangan umum dan jasa seperti: distributor barang, kontraktor, ekspor impor, industri barang dagangan, perbengkelan, percetakan, dll. Untuk bidang usaha umum tidak ada keterikatan bidang usaha didalam Akta Pendirian dan dapat diperluas seluas-luasnya.

Bidang Usaha Khusus, yaitu bidang usaha perusahaan yang kegiatannnya khusus melakukan satu bidang usaha yang pengembangannya adalah dari satu bidang usaha tersebut dan tertuang di dalam Akta Pendirian sebagai usaha khusus. Izin  perluasan dari usaha khusus inipun hanya dikeluarkan oleh instansi terkait.

Contoh bidang usaha khusus : Bidang Pertambangan, Bidang Minyak dan Gas Bumi, Bidang Pariwisata seperti: Travel Agent, Restaurant, Bar, Musik Hidup, Penyelenggara Pameran / MICE, dll

Nama dan Kedudukan Perseroan 

Pendiri perseroan harus mempersiapkan minimal 2 nama perseroan yang harus didaftarkan ke SISMINBAKUM dan mendapatkan persetujuan menteri kehakiman. Nama perseroan minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata atau lebih. Setelah nama perseroan, anda juga harus segera menetapkan dimana letak kedudukan perseroan.

Para pendiri badan usaha wajib menentukan dimana layaknya tempat kedudukan / domisili perusahaan. Hal ini akan sangat penting dan sangat berpengaruh pada legalitas perusahaan. Domisili perusahaan akan tercatat di dalam Akta pendirian, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Perpajakan seperti NPWP dan PKP, SK Menteri Kehakiman, SIUP dan TDP. Jika perusahaan mengalami perubahan tempat kedudukan, maka seluruh legalitas harus segera dilakukan perubahan.

Untuk domisili di wilayah DKI Jakarta, telah ditetapkan bahwa kedudukan tempat usaha sekarang ini tidak diperkenankan berada di wilayah perumahan atau tempat tinggal, melainkan harus di tempat yang sudah ditentukan dari tata kota setempat sebagai wilayah perkantoran, ruko, rukan atau gedung perkantoran.

Modal Dasar dan Modal Disetor perusahaan

Para pendiri harus menetapkan besarnya modal disetor Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan harus ditempatkan serta disetor penuh ke dalam Perseroan. Ketentuan Modal Perseroan ini diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007.

Jumlah modal disetor ini akan tertera didalam akta (untuk badan usaha PT) dan SIUP, dan akan mempengaruhi besar kecilnya nilai pekerjaan yang dapat diambil perusahaan pada lelang  maupun tender-tender pemerintahan atau swasta.

Sebaiknya, sejak awal anda harus menetapkan jumlah modal disetor perusahaan dengan nilai pekerjaan atau jenis pekerjaan yang akan anda jalankan kurang lebihnya 3 (tiga) tahun kedepan.

Sesuaikan jumlah modal disetor perusahaan antara kriteria perusahaan sesuai dengan peraturan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan kriteria modal disetor dilihat dari segi bidang usahanya.

Kriteria perusahaan pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

Kualifikasi Modal Disetor Perusahaan
Kecil  diatas Rp. 50 juta s.d. Rp.500 juta
Menengah  diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 10 Milyar
Besar  diatas Rp. 10 Milyar s.d. tidak terbatas

Jika perseroan yang anda dirikan menjalankan bidang usaha sebagai kontraktor, maka nilai modal disetor perusahaan disesuaikan dengan kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Kualifikasi

Golongan / Badan Usaha

Nilai Modal Disetor

Batas Nilai Pekerjaan / Proyek

Gred 2

Kecil/CV/PT Lokal

> Rp 50 juta ><  Rp. 1 M

Gred 3

Kecil/CV/PT Lokal

> Rp 100 juta <  Rp. 1,75 M

Gred 4

Kecil/CV/PT Lokal

> Rp 400 juta <  Rp. 1 M

Gred 5

Menengah/PT Lokal

> Rp 1 M > Rp. 1 M sd Rp. 50 M

Gred 6

Menengah/PT Lokal

> Rp 3 M > Rp. 2,5 M sd Rp. 100 M

Gred 7

Besar/PT-PMA

> Rp 10 M > Rp. 2,5 M sd tidak terbatas

 

Kualifikasi Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi :

Kualifikasi

Golongan / Badan Usaha 

Nilai Modal Disetor

Batas Nilai Pekerjaan / Proyek

Gred 2

Kecil/CV/PT Lokal < Rp 200 juta <  Rp. 1 M

Gred 3

Kecil/ PT Lokal  / PT – PMA > Rp 200 juta > Rp. 1 M sd  Rp. 2,5 M

Gred 4

Menengah/PT Lokal  / PT – PMA > Rp 1 M > Rp. 2,5 M sd tidak terbatas

 

Bidang Usaha KADIN pada bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Jasa Pemborongan Non Konstruksi, Pemasokan Barang, Jasa Pengembangan Real Estate, Jasa lainnya :

Kualifikasi

Nilai Modal Disetor

Kecil 2 (K2) < Rp. 50 Juta sd Rp. 250 Juta
Kecil 1 (K1) < Rp. 250 Juta sd Rp. 500 Juta
Menengah 2 (M2) < Rp. 500 Juta sd Rp. 5 Milyar
Menengah 1 (M1) < Rp. 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar
Besar (B) < Rp. 10 Milyar
Besar PMA / PMDN Penanaman Modal Asing / Dalam Negeri sd Tidak Terbatas

Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW), Modal disetor minimal Rp. 500 juta; bidang usaha Agen Perjalanan Wisata (APW), Modal disetor minimal Rp. 300 juta; bidang usaha Konsultan Pariwisata dan Kebudayaan, Modal disetor minimal Rp. 300 juta; bidang usaha Konvensi, Perjalanan Wisata dan Pameran,Modal disetor minimal Rp. 500 juta, dan masih banyak lagi ketentuan minimal modal disetor perusahaan sesuai dengan bidang usaha perusahaan.

Para pendiri badan usaha berhak menunjuk dewan komisaris atau direktur sebagai pengurus perusahaan. Para pendiri sebagai pemegang saham juga dapat dan berhak menjadi pengurus didalamnya. Semua itu tergantung pada kesepakatan para pendiri badan usaha. Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama atau salah satu Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.

Legalitas yang diperlukan untuk mendirikan perseroan

Badan usaha CV maupun PT  diperkenankan untuk memulai kegiatannya jika legalitas badan usaha sudah lengkap. Kelengkapan legalitas tersebut adalah mencakup sebagai berikut :

Badan Usaha PT :

  1. Akta Pendirian Perusahaan yang ditandatangani oleh Notaris yang berwenang
  2. SK-Menteri Kehakiman sebagai bukti sah perseroan
  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan wilayah setempat
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak wilayah setempat
  5. SKT (Surat Keterangan Terdaftar)-Pajak, dikeluarkan oleh Kantor Pajak wilayah setempat
  6. SP-PKP (Surat Pengukuhan-Pengusahan Kena Pajak), dikeluarkan oleh Kantor Pajak wilayah setempat
  7. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan wilayah setempat
  8. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dikeluarkan oleh  Departemen Perindustrian dan Perdagangan wilayah setempat

Badan Usaha CV :

  1. Akta Pendirian Perusahaan yang ditandatangani oleh Notaris yang berwenang
  2. Pelaporan dari Pengadilan Negeri setempat atas AKTA CV
  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan wilayah setempat
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak wilayah setempat
  5. SKT (Surat Keterangan Terdaftar)-Pajak, dikeluarkan oleh Kantor Pajak wilayah setempat
  6. SP-PKP (Surat Pengukuhan-Pengusahan Kena Pajak), dikeluarkan oleh Kantor Pajak wilayah setempat
  7. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan wilayah setempat
  8. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dikeluarkan oleh  Departemen Perindustrian dan Perdagangan wilayah setempat

Legalitas lain yang diperlukan bagi perusahaan sesuai bidang usaha yang dijalankan

Bidang Usaha yang dijalankan

Izin Perusahaan yang harus dimiliki

Instansi Terkait

Konstruksi sebagai Pelaksana maupun Perencana dan Pengawas

IUJK (izin Usaha Jasa Konstruksi) Untuk memiliki IUJK, perusahaan harus memiliki : SKT/SKA, KTA Asosiasi, dan SBU

Menteri PU, LPJK,  Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi

Penunjang MIGAS (Minyak dan Gas Bumi)

SKT Migas (Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi), KTA KADIN dan sertifikat Kompetensi KADIN, Asosiasi Terkait, HSE (Health Safety and Environment), ISO 9001 : 2008

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KADIN, Badan Sertifikasi ISO

Perusahaan Jasa Transportasi

SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi)

Dinas Perhubungan

Perusahaan Outsourching / Penyedia Tenaga Kerja

Izin Departemen Tenaga Kerja, KTA KADIN dan Sertifikat Kompetensi KADIN

Depnaker dan KADIN

Perusahaan Perkapalan

SIUPAL (Surat Izin Usaha Perkapalan)

Dinas Perhubungan

Perusahaan Cathering / Jasa Boga, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, Hiburan, Perhotelan, Bar & Restoran, Event Organizer (EO), Penyelenggara Meeting dan Konvensi, Penyelenggara Kebudayaan dan sejenisnya

ITUP (Izin Tetap Usaha Pariwisata), KTA KADIN dan Sertifikat Kompetensi KADIN

Dinas Pariwisata dan KADIN

Pemasokan barang / Authorized Distributor

KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Sertifikat Kompetensi KADIN

KADIN

Pemasokan barang-barang Komputer dan Asesorisnya

KTA KADIN, KTA ASPEKMI dan Sertifikat Kompetensi KADIN

KADIN & Asosiasi

Pemasokan barang alat-alat Kantor

KTA KADIN, KTA AP4K, dan Sertifikat Kompetensi KADIN

KADIN & Asosiasi